Uang Bisa Mengatur Tatanan HUKUM di INDONESIA

Kekayaan sangatlah menentukan segala sesuatunya termasuk bisa mempermankan hukum, itulah hal yang terjadi di negera kita yang tercinta ini (indonesi). Uang Bisa Mengatur Tatanan Hukum di Indonesia atau dalam Bahasa Batak HEPENG DO MANGATUR NEGARA ON, sudahlah sangat lajim diketahui seluruh masyarakat Indonesia mulai dari pelosok-pelosok desa sampai ke ibukota karena dinegara kita masih sangat mendewakan uang, jika orang yang memiliki banyak uang maka segala urusan akan lancar termasuk dalam kasus hukum.
Keberadaan hukum dinegara kita (Indonesia) masih sangat memprihatinkan dengan kata lain masih jauh dari keadilan (masih sembrawut), bagaimana tidak semua masalah yang disidangkan dipengadilan sangat tergantung kepada sipelaku, jika pelakunya orang kaya maka hukum akan berkata lain atau masih dapat ditolerasi (karena yang berkepentingan mengharapkan amplop dari terdakwa), tetapi jika sipelaku adalah orang yang susah (miskin) maka pengadilan akan langsung memasukkan sipelaku kedalam penjara. Kepada orang-orang kaya di negara ini hukum adalah merupakan hal yang tidaklah begitu ditakuti karna jika dipenjarapun maka orang kaya tersebut akan diberi fasilitas yang baik dan mewah hal ini tentunya akan membuat sipelaku sangat senang melakukan kejahatan yang nyata-nyata sangat merugikan negara.

Dari berbagai informasi yang kita lihat di media cetak maupun di televisi, bahwa para koruptor yang sangat merugikan negara diperlakukan dengan baik di penjara bahkan memiliki fasilitas kehidupan yang  sangat layak di dalam penjara dan hal ini tentunya karena sipelaku memberikan uang sogok kepada Pimpinan instansi yang bersangkutan. Tidak mungkin para tahanan mendapatkan fasilitas yang mewah kalau orang yang berwenang tersebut tidak memberikan ijin atas semua itu.

Hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai kemungkinan, mungkin saja kesejahtraan pegawai instansi tersebut yang kurang memadai sehingga dapat disuap dengan mempertaruhkan jabatannya, atau mungkin juga kwalitas SDM para atasan yang terlalu bobrok. Dari kejadian ini hendaknya pemerintah jeli dalam pembinaan SDM Pegawai Negeri dan memperhatikan kesejahtraan para pegawai agar tidak sembarangan mempermainkan tugasnya dan sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya.